Oleh: Febry Indra Gunawan Sitorus, S.H. (Layanan Konsultasi 081260667127)

Salah satu tahapan persidangan perdata sebelum agenda pembacaan jawaban adalah Mediasi. Mediasi sifatnya wajib dalam hukum acara perdata. Jika menghasilkan kesepakatan maka akan ditindaklanjuti dengan adanya putusan perdamaian. Putusan Perdalamaian merupakan output dari mediasi/perdamaian, sehingga manakala terjadi perdamaian maka perkara tidak akan dilanjutkan ke agenda persidangan berikutnya. 

Pengadilan baru diperbolehkan memeriksa perkara melalui hukum acara perdata biasa apabila proses mediasi gagal menghasilkan kesepakatan Sejak diterbitkannya PERMA No. 2 Tahun 2003, MA mengintegrasikan proses mediasi kedalam proses beracara di pengadilan, hal mana sebelumnya mediasi belum masuk kedalam proses beracara di pengadilan. 

Terhadap putusan perdamaian, apakah terbuka kemungkinan adanya upaya hukum banding dan/atau kasasi? Terkait hal ini, Pasal 130 ayat (2) HIR, akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Oleh karena telah berkekuatan hukum tetap maka dapat dieksekusi (memiliki kekuatan eksekutorial).

Ketentuan ini beberapa kali ditegaskan oleh MA melalui putusannya, salah satu diantaranya adalah melalui Putusan MA RI No. 1038K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973. MA berpendapat bahwa terhadap keputusan perdamaian tidak mungkin diadakan permohonan banding.