Oleh: Febry Indra Gunawan Sitorus, S.H. (081260667127)

Salah satu sumber hukum formil yang diakui dalam ilmu hukum adalah yurisprudensi. Meski sistem hukum Indonesia tidak menganut doctrine of precedent atau stare decisis, namun eksistensi yurisprudensi dalam pembangunan hukum merupakan salah satu sumber hukum yang penting. Yurisprudensi seringkali menjadi rujukan dalam berbagai perkara. Mahkamah Agung RI telah memberikan gambaran sebuah putusan apakah dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi atau tidak.

Terdapat 5 unsur agar sebuah putusan dapat dinyatakan sebagai yurisprudensi, yakni:

  1. Putusan tersebut merupakan putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturannya dalam undang-undang
  2. Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
  3. Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara yang sama
  4. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan
  5. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung
Gambar: Ilustrasi

Kelayakan suatu yurisprudensi dapat menjamin adanya nilai kemanfaatan adalah putusan mengandung nilai terobosan dan putusan diikuti oleh hakim secara konsisten sehingga menjadi yurisprudensi tetap yang memaksimalkan kepastian hukum. Apabila mengenai suatu persoalan sudah ada suatu yurisprudensi tetap, maka dianggap bahwa yurisprudensi itu telah melahirkan suatu peraturan hukum yang melengkapi undang-undang

Salah satu syarat penting dari lima syarat diatas adalah bahwa putusan tersebut sudah harus berkekuatan hukum tetap/BHT (inkracht van gewijsde). Hal ini dapat dipahami karena jika sebuah putusan belum BHT maka masih terbuka kemungkinan putusan tersebut diperbaiki/dikoreksi atau dibatalkan sehingga belum memiliki nilai baik secara eksekutorial maupun secara doktriner. Hal ini pun pernah ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui sebuah Putusan yakni Putusan MA RI No. 665K/Sip/1971 tanggal 15 Desember 1971 yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan sesuatu perkara dengan menunjuk pada suatu putusan yang belum jelas apakah putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum atau belum, kurang tepat untuk dipakai sebagai dasar dalam mengambil putusan.