Oleh: Tim Riset Yuris Muda Indonesia

Pada tahun 2013, dunia hiburan tanah air dikejutkan dengan berita kecelakan yang menimpa AQJ (Abdul Qodir Jaelani) anak musisi Ahmad Dhani. Mitsubishi Lancer B 80 SAL yang dikendarai AQJ datang dari arah selatan menuju utara menabrak pagar tengah hingga melayang ke arah jalur berlawanan, sehingga menyebabkan 6 orang meninggal di TKP sedangkan 1 orang meninggal di Rumah Sakit. 

Dikarenakan saat itu AQJ masih berusia 13 tahun, maka kasus tersebut diselesaikan dengan kekeluargaan dengan sistem Restorative justice.

Apa itu Restorative justice?

Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan (retributive) dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. 

Tujuan diterapkannya keadilan restoratif (restorative justice) adalah untuk mereformasi criminal justice system yang masih mengedepankan hukuman penjara, untuk kemudian lebih mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Hal ini juga mendorong terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang. 

Prinsip dasar dari restorative justice

  1. Adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya
  2. Menciptakan hukum yang adil, tidak berat sebelah dan hanya berpihak kepada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.
  3. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk ikut berperan dalam penyelesaian. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan dalam perdamaian dan pengadilan berperan menjaga ketertiban umum.

Keadilan restoratif (restorative justice) diterapkan dalam lingkup pengadilan umum yang berkaitan dengan :

  1. Tindak pidana ringan, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan PERMA No 2 tahun 2012.  Contoh tindak pidana yang terdapat pasal 364 (pencurian), 373 (penggelapan), 379 (penipuan), 384, 407 dan pasal 482 (penadah) dalam KUHP.

*Dengan catatan, bahwa restorative justice tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Perempuan berhadapan dengan hukum, yaitu perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi. Apabila perempuan berhadapan dengan hukum, maka sesuai dengan pasal 5 PERMA No. 3 tahun 2017, hakim dilarang untuk mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.
  2. Perkara anak; baik anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi. Dijelaskan dalam PERMA No. 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
  • Anak yang berkonflik dengan hukum : anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana
  • Anak yang menjadi korban : anak yang belum berumur 18, mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana 
  • Anak yang menjadi saksi : Anak yang belum berumur 18 yang dapat memberikan kepentingan guna kepentingan proses hukum.
  1. Perkara narkotika. Pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan pemakaian narkotika satu hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA RI, Menkumham, Menkes, Mensos, Jaksa Agung, Kepolisian dan BNN. Lebih lanjut juga termuat dalam SEMA No. 4 tahun 2010 dan SEMA No 3/2011 tentang penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
  • Pecandu narkotika : orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika
  • penyalahguna : orang yang menggunakan narkoba tanpa hak
  • korban penyalahgunaan : seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam
  • ketergantungan narkotika : kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Khusus untuk perkara narkotika, dengan adanya restorative justice diharapkan dapat mengatasi salah satu permasalahan pelik yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, yaitu overload lembaga pemasyarakatan. Dengan sumbangan utama oleh pengguna narkoba yang jumlahnya 42% dari jumlah seluruh narapidana/tahanan.

Sumber :

badilum.mahkamahagung.go.id