Ilustrasi/ Google

Sebelumnya kita telah membahas mengenai sejumlah bahaya dari praktik korupsi, saat ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Yuk simak pembahasannya.

Pendahuluan

Hukum pidana dipergunakan untuk mengatur ketertiban di dalam masyarakat. Pemberlakukan hukum pidana dibatasi oleh dua hal yang penting, yaitu batas waktu (diatur dalam Buku I Bab 1 Pasal 1 KUHP) dan batas tempat dan orang (diatur dalam Buku I Bab1 Pasal 2-9 KUHP).

Ruang Lingkup Berdasarkan Waktu

Berlakunya undang-undang ditentukan oleh batasan waktu. Jika suatu perbuatan dilakukan pada waktu tertentu setelah aturan membatasinya, itu disebut kejahatan pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur hal tersebut.

(1)Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang –undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

(2)Jika ada perubahan dalam perundang –undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP terkandung asas hukum pidana legalitas. Dalam bahasa latin disebut “nullum delictum, nulla puna sine praevia legi punali”(tiada kejahatan, tiada hukum pidana tanpa undang-undang hukum pidana dahulu). Dalam asas ini ada tiga pengertian :

  1. Aturan hukum pidana harus bersumber dari peraturan tertulis (Nulla Poena Sine Lege);
  2. Aturan hukum pidana tidak boleh ditafsirkan secara anologis (Nulla Poena Sine Crime);
  3. Aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut (retro aktif) (Nulla Crimen Sine Poena Lege).

Moeljatno  memberikan  rumusan  terdapat  tiga  halyang terkandung dalam asas legalitas, yaitu:

  1. Suatu perbuatan tidak boleh diancam pidana jika perbuatan tersebut belum diatur terlebih dahulu dalam undang –undang atau peraturan. Dengan kata lain peraturan harus ada terlebih dahulu.
  2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Analogi terjadi apabila suatu peraturan hokum menyebut  dengan  tegas  suatu  kejadian  tetapi peraturan tersebut ipergunakan juga bagi kejadian/peristia lain yang tidak termasuk dalam peratran itu, karena banyak persamaannya dengan kejadian yang disebut tadi. Contoh :ketentuan pasal 365 (2) sub 1  KUHP melarang melakukan pencurian dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Jika terjadi pencurian dalam bis maka tidak diberlakukan ketentuan pasal 365 (2) sub 1 KUHP
  3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.Tiada perbuatan  pidana  tanpa  undang –undang  pidana terlebih dahulu . Ketentuan hukum pidana boleh berlaku surut apabila :
  • Harus ada perubahan perundang –undangan mengenai suatu perbuatan
  • Perubahan tersebut terjadi setelah perbuatan dilakukan.
  • Dimana peraturan baru lebih menguntungkan bagi pelaku perbuatan tersebut

Dari pengertian dasar diatas tampak benar bahwa asas legalitas ini berlatar belakang kepastian hukum yang berkaitan dengan perlindungan yang lebih konkrit terhadap hak –hak warga   negara   yang   berhadapan   dengan   kekuasaan pemerintah  negara.  Dengan  asas  legalitas  terhindar  dan mencegah kesewenang –wenangan penguasa dalam bidang peradilan pidana. Asas legalitas adalah kepastian hukum.

Ruang Lingkup Berdasarkan Tempat

Berlakunya hukum pidana selain didasarkan pada batasan waktu juga didasarkan pada tempat sebagaimana ketentuan Pasal 2-9 KUHP. Hal ini dikenal dengan istilah locus delicti.

  1. Pengertian locus delicti. Locus delictiadalah tempat terjadinya suatu tindak pidana atau lokasi tempat kejadian perkara atas sutau tindak pidana terjadi. Istilah lain dari locus delictiadalah yurisdiksi.
  2. Teori locus delicti.Locus delictidiperlukan karena berhubungan dengan Pasal 2-9 KUHP . Locus delictie adalah tempat seseorang melakukan suatu tindak pidana. Dengan diketahuinya tempat tindak pidana dilakukan maka dapat ditentukan pengadilan mana yang mempunyai wewenang untuk mengadili pelaku tindak pidana . Selain itu

Aasas berlakunya locus delictiPasal 2-9 KUHP mengatur ada empat asas yang dipergunakan yaitu :

  • asas teritorial,
  • asas personal (asas nasional aktif),
  • asas perlindungan (asas nasional pasif)
  • asas universal.
Ad.1 Asas territorial

Asas territorial disebutkan :

“Ketentuan pidana dalam perundang –undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”.

Asas territorial lebih menitikberatkan tempat terjadinya .suatu tindak pidana dalam wilayah negara.asasterritorial tidak  menghiraukan  siapa  pelakunya.  Apakah  pelaku warganegara Indonesia atau warga Negara asing.Perluasan asas territorial yang menyebutkan :

“ketentuan  pidana  dalam  perundang –undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”

Pasal diatas bertujuan agar tindak pidana yang terjadi baik diatas kapal laut yang berada diperairan bebas maupun diatas pesawat terbang yang berada diatas udara bebas ada yang mengadili.Asas –asas ekstra territorial/kekebalan dan hak–hak istimewa :

  • Kepala negara asing dan anggota keluarganya Pejabat –pejabat perwakilan asing dan keluarganya
  • Pejabat –pejabat pemerintahan negara asing yang berstatus diplomati yang dalam perjalanan melalui negara –negara lain atau menuju negara lain. Suatu Angkatan bersenjata yang terpimpin
  • Pejabat –pejabat badan internasional Kapal –kapal perang dan pesawat udara militer/ABK diatas kapal maupun diluar kapal.

Asas personal diatur dalam pasal 5 KUHP yaitu hukumpidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan perbuatan pidana tertentu, kejahatan terhadap keamanan negara, martabat kepala negara, penghasutan dan lain –lain.

Asas personal ini tidak semua pasal diterapkan namun hanya pasal tertentu yang dirasa penting untuk melindungi kepentingan nasional . Asas personal diberlakukan bagi setiap warga Negara yang  telah melakukan  tindak  pidana  diluar  wilayah  territorial Negara.

Asas personal bertujuan untuk mencegah warga Negara asing yang telah melakukan tindak pidana diluar wilayah Indonesia dengan  jalan  melakukan  naturalisasi  (menjadi  warga  Negara Indonesia)

Asas perlindungan tercantum dalam pasal 4 KUHP. Asas perlindungan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 KUHP bertujuan untuk melindungi kepentingan suatu Negara maupun kepentingan universal ( Internasional)Dikatakan melindungi kepentingan nasional karena pasal 4 KUHP ini memberlakukan perundang –undangan pidana indonesia bagi setiap orang yangdiluar wilayah negara Indonesia memberlakukan perbuatan –perbuatan yang merugikan kepentingan nasional yaitu :

  1. Kejahatan terhadap  keamanan  negara  dan  kejahatan terhadap martabat/kehormatan presiden republic Indonesia dan wakil presiden republic Indonesia  (pasal 4 ke 1).
  2. Kejahatan mengenai pemalsuan mata uang atau uang kertas Indonesia atau segel/materai dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia (pasal 4 ke-2).
  3. Kejahatan mengenai pemalsuan surat –surat hutang atau sertifikat –sertifikat hutang yang dikeluarkan oleh negara Indonesia atau bagian –bagiannya (pasal 4 ke -3)
  4. Kejahatan mengenai pembajakan kapal laut Indonesia dan pembajakan pesawat udara Indonesia (pasal 4 ke-4)

Asas universal bertujuan untuk melindungi kepentingan universal (internasional). Asas ini didasari pemikiran bahwa semua negara wajib mematuhi tata hukum internasional.

Referensi

  • Moeljatno, 1980, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Gajah Mada University Press,