Pages Beranda Events KAIDAH YURISPRUDENSI Karir Kirim Artikel KONSULTASI HUKUM Kontak News Update PENGETAHUAN HUKUM Privacy Policy Publication Seminar & Training Sitemap Tim Kami Posts by category Category: Berita Hukum UU TPKS Disahkan DPR RI, Efektifkah? Indeks Negara Hukum RI 2021 Turun, Peringkat 68 dari 139 negara MK: Putusan Pailit/PKPU Bisa Diajukan Kasasi Oknum Polisi Diperiksa Propam Setelah Tolak Laporan Warga Korban Pencurian Badan Legislasi DPR Setujui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Novel Dkk Berharap ASN Polri Jalan Kembali Ke KPK JPU Tuntut Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Hukuman Mati Polri Terbitkan Peraturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN Valencya, Istri yang Marahi Suami Mabuk Divonis Bebas Polisi Kembali Tetapkan 5 Anggota PP Jadi Tersangka MK Menyatakan UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945 Setelah Viral Di Medsos, JPU Menuntut Valencya Dibebaskan Permohonan JR AD/ART Partai Demokrat Tidak Dapat Diterima MA Judicial Review AD/ART Partai Politik di Mahkamah Agung: Terobosan yang Merusak Rachel Vennya Resmi Jadi Tersangka Kasus Karantina Covid-19 Jaksa Agung Pertimbangkan Hukuman Mati di Kasus Mega Korupsi MA Batalkan PP Kewajiban Koruptor Jadi ”Justice Collaborator” untuk Peroleh Remisi MK: Dalil Pemohon Uji Formil UU Minerba Tidak Beralasan Menurut Hukum Kematian Anjing Canon di Aceh, Aktivis Desak Pelaku Tanggung Jawab Jebakan Pinjaman Online Ilegal dan Jerat Hukumnya Thomas Cup 2020, Indonesia Juara Tanpa Bendera Aparat Anarkis Terhadap Demonstran, Apa Hukumnya? Jerat Hukum Selebgram Rachel Vennya: Kabur Dari Karantina Bupati Probolinggo dan Suami Ditetapkan Tersangka Perkara TPPU Oleh KPK MABES POLRI Turunkkan Tim untuk Mengaudit Penanganan Perkara Pemerkosaan 3 Anak di Luwu Timur PRESS REALASE : SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN BEM FIA UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA Category: Hukum Acara Pidana Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan Langkah Hukum Pasca Kalah Praperadilan: Status Tersangka Dicabut Fungsi, Karaktertstik, dan Proses Pemeriksaan Praperadilan Perbedaan Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Prinsip Exclusionary Rules dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Category: Hukum Administrasi Negara Penyelesaian Keputusan Fiktif Positif Setelah Terbitnya UU Cipta Kerja, Kekosongan Hukum atau Kepastian Hukum? Prosedur Pengajuan Gugatan KTUN di PTUN Tata Cara Mengajukan Permohonan Fiktif Positif Ke PTUN Penafsiran dalam Hukum Pidana Kewenangan Pemerintah Daerah dalam HAN Pengantar Hukum Administrasi Negara Surat Edaran sebagai Produk Hukum dalam Penanganan Covid-19 Prinsip-Prinsip Good Governance Category: Hukum Internasional Subyek Hukum Internasional Paham Monisme dan Dualisme dalam Hukum Internasional Category: Hukum Laut Landas Kontinen Indonesia Category: Hukum Pajak Asas dan Yurisdiksi Pemungutan Pajak Category: Hukum Perdata Perbedaan Wanprestasi & Penggelapan Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Mengenal Hukum Benda Upaya Hukum dalam Hukum Perdata Mengenal Hak Kekayaan Intelektual Pengampuan dan Pendewasaan (Handlicting) dalam Hukum Perdata Istilah dan Pengertian Hukum Perdata Telaah Perjanjian (Kontrak) dalam Hukum Perdata Keadaan Memaksa dalam Hukum Perdata Memperhatikan Sebab yang Halal dalam Membentuk Perjanjian Film Dua Garis Biru dalam Perspektif Undang – Undang Perkawinan Bangga Buatan Indonesia dengan Indikasi Geografis Debt Collector Meresahkan, Begini Hukumnya & Cara Menghadapinya Perjanjian Nominee & Hak Atas Tanah Oleh WNA Mengenal Berbagai Jenis Sita dalam Hukum Acara Perdata Category: Hukum Bisnis Mengenal Jasa-Jasa Perbankan Akibat Hukum Penggunaan Cryptocurrency di Indonesia Asas-Asas Asuransi Mengenal Perusahaan Kelompok atau Konglomerasi Keabsahan Bitcoin Menurut Hukum Indonesia Perbedaan Merger, Akusisi, dan Konsolidasi Mengenal Perbedaan Pailit dan Bangkrut di Indonesia Category: Hukum Perdata Islam Keterkaitan Hukum Administrasi Negara dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Negara Hukum Unsur-Unsur Kewarisan Prinsip Hukum Kewarisan Islam dalam Ilmu Faraidh Category: Hukum Pidana Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Sejumlah Bahaya Praktik Korupsi Perbedaan Penyertaan dan Pembantuan dalam Tindak Pidana Ajaran Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Teori Mengenai Percobaan Pidana Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Perbedaan Laporan dan Pengaduan Penyertaan dalam Tindak Pidana (Deelneming) Teori Tentang Tujuan Pemidanaan Macam-Macam Sistem Pembuktian Pidana Konsep Pemidanaan Korporasi Kedudukan Visum Et Repertum dalam KUHAP Implimentasi Penanganan Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum Perspektif Hukum Terhadap Pembelaan Diri Seseorang atas Tindak Kriminal yang Mengancam Dirinya Hubungan Niat dan Mens Rea dengan Tindak Pidana Delik Pidana dan Unsur Niat Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Akankah Bisa Terimplementasi di Indonesia ?! Makna Kriminalisasi dalam Hukum Pidana Indonesia Penerapan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Mengenal Konsep Kesengajaan (Dolus) dan Kealpaan (Culpa) dalam Hukum Pidana Pengertian TIPIKOR Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penerapan Rechtirljke Pardon di Indonesia, Keadilan V. Kepastian Hukum? Restorative Justice dalam Hukum Pidana di Indonesia Problematika Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Asas Legalitas, Sejarah & Perkembangannya Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Apakah Ketentuan Poging Bertentangan dengan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”? Category: Hukum Tata Negara Penggunaan Fast Track Legislation di Indonesia: Urgensi dan Tantangan Penafsiran dalam Hukum Tata Negara Alur Judicial Review di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Mengenal Judicial Review di Indonesia Diskursus Constitutional Question Sebagai Kewenangan MK : Mengatasi Celah Pemberlakuan Aturan Inkonstitusional Menyoal Performa Uji Formil Mahkamah Konstitusi Mengenal Sistem Proporsional dalam Pemilu Legislatif di Indonesia Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Upaya Penguatan Wewenang Category: Ilmu Hukum Meraba Polemik Perubahan Logo Halal Melalui Konsep Merek: Sebuah Solusi dari Masalah Daya Pembeda Hubungan Etika dengan Profesi Hukum Prinsip Persidangan Terbuka dan Tertutup Untuk Umum Aliran Hukum Positif (Positivisme Hukum) Asas-Asas Penyelesaian Perkara Perdata Peradilan Agama Pengertian Hukum Menurut Ahli Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut HLA Hart Istilah, Pengertian PHI dan Sejarah Tata Hukum Indonesia Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Category: Konsultasi Hukum Category: Opini Yuris Perbedaan Putusan Bebas dan Putusan Lepas dalam Hukum Acara Pidana LEGALITAS INVESTASI ASING DI INDONESIA Mengulas Tindak Lanjut Dana Nasabah dari Likuidasi Bank di Indonesia PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Mengenal Doktrin Monroe dalam Sejarah Amerika Memahami Keberadaan Konsep Otorita Ibu Kota Negara Baru Kader-tainment: Kompromi atau Kegagalan Kaderisasi Partai Politik? KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BATUBARA PEMERINTAH INDONESIA, SUDAH TEPATKAH? Menakar Efektivitas Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah di Jakarta Masa Depan Pengelolaan Dana Pendidikan Papua Penyuluhan Mitigasi Bencana Alam Melalui Iklan Instagram Pengaruh Impunitas (Impunity) dalam Penegakan HAM Pertanggungjawaban Pidana Korporasi serta Pengurus Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Problematika Hak Kekebalan Diplomatik terhadap Diplomat Asing dalam Prespektif Hukum Internasional Demokrasi v. Nomokrasi : UU ITE, Pasal Karet & Kebebasan Berpendapat Juliari Batubara Minta Bebas: Paradigma Pembelaan dan Rasa Keadilan Masyarakat Verifikasi Partai Politik Pasca Putusan MK No. 55/PUU-XVIII/2020 Mengakhiri Diskriminasi Rasial Di Indonesia Melalui Penguatan Regulasi dan Moderasi Sosio-Religius Diskursus Constitutional Question Sebagai Kewenangan MK : Mengatasi Celah Pemberlakuan Aturan Inkonstitusional Aspek Perizinan Usaha terkait dengan Lingkungan Hidup dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia Category: Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 7 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 6 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 5 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 3 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Landing Page KONSULTASI HUKUM KONSTULTASI Template-ku Default Kit