Pendahuluan

Keputusan merupakan salah satu instrumen hukum dalam Hukum Administrasi Negara, berbentuk beschikking. Keputusan biasanya dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif. Namun, kemudian lingkup ini mengalami perkembangan. Dimana keputusan yang dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara juga mencakup keputusan yang dikeluarkan oleh badan Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif.

Terhadap sebuah keputusan yang dikeluarkan, hukum administrasi negara memberikan hak kepada setiap subjek hukum untuk memilih apakah menerima atau menolak. Dalam hal menolak, maka diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut. Jika tidak pusa dengan tanggapan atas keberatan tersebut, diberikan kesempatan untuk mengajukan banding administratif ke atasan pejabat/badan yang mengeluarkan keputusan tersebut.

Dalam praktik, seringkali ditemukan bahwa atas permohonan/keberatan yang diajukan tidak mendapatkan tanggapan dari badan/pejabat yang bersangkutan sehingga terkadang masyarakat dirugikan dengan sikap diamnya pejabat/badan tata usaha negara. Namun, hal ini sudah diantisipasi oleh hukum administrasi negara yakni adanya asas diamnya pejabat/badan tata usaha negara dianggap merupakan sebuah sikap/keputusan.

Pergeseran Asas Fiktif Negatif ke Fiktif Positif

Sebelum terbitnya UUAP, sikap diam dan pengabaian pejabat tata usaha negara tersebut diartikan sebagai penolakan. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 (“UU PTUN”) menganut asas fiktif negatif. Seiring dengan perkembangan hukum terdapat pergeseran atas sikap diam dan pengabaian pejabat pemerintahan. UUAP mengatur bahwa sikap diamnya pejabat/badan tata usaha negara dianggap sebagai sebuah penerimaan bukan lagi penolakan. Setelah diterbitkannya UUAP yang menyebutkan apabila tidak ditentukan batas waktu penerbitan KTUN dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pejabat tata usaha negara wajib menerbitkannya paling lama dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari pejabat tata usaha negara tidak menerbitkan KTUN, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum dan untuk dapat menimbulkan kepastian hukum, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mendapatkan putusan penerimaan.

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Permberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juga mempertegas keberlakuan asas fiktif positif melalui rumusan hukum tata usaha negara yang menjelaskan bahwa perubahan paradigma beracara di PTUN pasca berlakunya UUAP mengenai permohonan fiktif negatif tidak dapat diberlakukan lagi, karena tidak akan menimbulkan kepastian hukum tentang tata cara penyelesaian permasalahan hukum yang harus diterapkan oleh PTUN.

Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa terdapat batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Jangka waktu 10 hari ini kemudian diubah dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) dari yang dulunya 10 hari menjadi 5 hari saja. Apabila dalam batas waktu 5 hari, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Untuk mendapatkan keputusan konkrit atas keputusan fiktif positif tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada PTUN untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. PTUN wajib memutuskan permohonan tersebut paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan PTUN paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan PTUN ditetapkan

Untuk memberikan keputusan yang konkret terhadap permohonan yang sifatnya fiktif, melalui Perma No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan diatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Tata Cara Mengajukan Permohonan Fiktif Positif

Perma No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan mengatur tentang tata cara mengajukan permohonan fiktif positif. Disebutkan, bahwa permohonan diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/ atau melakukan Tindakan.

Pemohon yang dapat mengajukan adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/ atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan. Sementara termohon adalah Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Keputusan clan/ atau melakukan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Permohonan dari Pemohon.

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya dalam 5 (lima} rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Hal hal yang harus termuat dalam permohonan adalah:

I. IDENTITAS

Jika pemohonnya adalah perorangan maka pemohon harus mencantumkan identitas yang meliputi:

  1. nama;
  2. kewarganegaraan;
  3. tempat, tanggal lahir/umur;
  4. tempat tinggal;
  5. pekerjaan dan/ atau jabatan; dan
  6. nomor telepon / faksimili / telepon seluler / surat elektronik.

Jika pemohonnya adalah badan hukum, maka pemohon harus mencantumkan identitas yang meliputi:

  1. nama Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan;
  2. tempat kedudukan;
  3. nomor telepon / faksimili / telepon seluler / surat elektronik.

II. URAIAN DASAR PERMOHONAN

  1. Kewenangan Pengadilan;
  2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
  3. Alasan Permohonan diuraikan secara jelas dan rinci mengenai kewenangan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, prosedur, dan substansi penerbitan Keputusan dan/ atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

III. PETITUM

Petitum yakni hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan yaitu mengabulkan Permohonan Pemohon; dan mewajibkan kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan sesuai Permohonan Pemohon.

Tata Cara Pengajuan Permohonan:

  1. Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan
  2. Dalam hal Termohon berkedudukan di luar negeri, Permohonan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
  3. Pemohon mempersiapkan kelengkapan administrasi permohonan berupa:
  • bukti yang berkaitan dengan identitas Pemohon yaitu fotokopi KTP atau identitas diri lain dalam ha! Pemohon orang perorangan; dan/ atau fotokopi akta pendirian dan/ atau anggaran dasar / anggaran rumah tangga dalam ha! Pemohon Badan Hukum Perdata, dan fotokopi keputusan dan/ a tau peraturan perundangundangan pembentukan Badan Pemerintahan yang bersangkutan dalam ha! Pemohon Badan Pemerintahan
  • bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan Permohonan yang sudah diterima lengkap oleh Termohon;
  • daftar calon saksi dan/ atau ahli, dalam ha! Pemohon bermaksud mengajukan saksi dan/ atau ahli;
  • daftar bukti-bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, bila dipandang perlu

Apabila Permohonan belum lengkap, Panitera Pengadilan memberitahukan kepada Pemohon tentang kelengkapan Permohonan yang harus dipenuhi, dan Pemohon wajib melengkapinya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas. Apabila kelengkapan Permohonan tidak dipenuhi, Panitera mengembalikan berkas tersebut kepada Pemohon yang menyatakan bahwa Permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam Buku Register Permohonan dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan. Apabila berkas Permohonan dinilai telah lengkap, berkas Permohonan dinyatakan diterima dengan memberikan Akta Penerimaan Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera setelah membayar panjar biaya perkara

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

  1. batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau
  2. setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan